Selama 6 Bulan di Tahun 2023, belanja E-purchasing Pemerintah Provinsi Sulsel Capai Rp 838 Miliar

MAKASSAR - Kehadiran E-Katalog atau aplikasi belanja dalam jaringan yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) khusus bagi setiap Pemerintah Daerah dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan.  

Baca juga: Fraksi Gerindra Apresiasi Laporan Keuangan Pemerintah 2021

Realisasi transaksi belanja E-purchasing Pemerintah Provinsi Sulsel di tahun 2023 hingga 13 Juni 2023 sebesar Rp838, 19 miliar, bahkan angka ini lebih tinggi dari total belanja di tahun 2022 sebesar 662, 53 miliar. Sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp137, 38 miliar sehingga selama 3 (tiga) tahun meningkat signifikan.

"Pemanfaatan digitalisasi lelang di E-Katalog mengenjot belanja barang dan jasa hingga selama tahun 2023 hingga 13 Juni sebanyak Rp838 miliar, " kata Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Kamis, 15 Juni 2023.

Baca juga: Dukung Pemulihan Ekonomi di Daerah, KPPN Bantaeng Salurkan 797,76 Miliar Dana APBN Hingga Akhir Agustus 2022

Termasuk tahun ini, Pemprov Sulsel telah memasukan katalog konstruksi atau fisik. Seperti pengerjaan jalan, jembatan, gedung dan irigasi juga telah sudah tercantum di katalog elektronik (e-katalog). 

"Baru tahun kita terapkan. Tahun lalu lebih kepada pengadaan barang, tahun ini pekerjaan konstruksi juga kita E-katalog-kan, " sebut Andi Sudirman.

Baca juga: Miris, Pemkab Toraja Utara Masih Pekerjakan TKD Tapi Tidak Dianggarkan di APBD Induk

Diketahui, dalam E-Katalog Lokal LKPP memberikan kesempatan kepada setiap Pemda tidak hanya menawarkan jasa dan barang produk industri besar, namun juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku UMKM untuk menawarkan produk.

Searah dengan Presiden Joko Widodo, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mendorong agar pemerintah daerah untuk berbelanja melalui E-Katalog dengan harapan perekonomian menjadi semakin sehat, neraca perdagangan baik dan produksi dalam negeri dan daerah terus bergerak. Mempermudah belanja barang dan jasa serta membantu penyerapan anggaran. Pemprov sendiri memiliki e-katalog lokal dengan nama Baju Bodo, sebuah platfrom e-purchasing pengadaan barang dan jasa.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Barru Sepakati Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2022

Adapun, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Kabiro Barjas) Sulsel, Asrul Sani menyebutkan, peringkat Transaksi KLPD Tahun 2023 hingga Juni ini untuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk jumlah nominal transaksi paket Sulsel berada di peringkat ke-15 dengan jumlah total Rp935, 41 miliar.

"Ini untuk total belanja, bukan hanya lokal, tetapi belanja ada juga e-katalog nasional dan sektoral. Itu diangka Rp935 miliar. Kita berada diurutan ke-15 secara nasional baik itu kementerian, lembaga dan daerah, "  jelas nya.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Evaluasi Anggaran dan Kinerja Kemenag

"Kita harus terus mendorong penerapan e-katalog karena inikan kebijakan nasional, " pungkasnya.(***)